| Ijin Usaha |
|---|
| Jenis Ijin | Klasifikasi | | SIUJK | Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Klasifikasi Bangunan Gedung Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG 004). Kualifikasi Perusahaan Kecil yang masih berlaku | | SBU | Sertifikat Badan Usaha Klasifikasi Bangunan Gedung Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG 004). Kualifikasi Perusahaan Kecil yang masih berlaku | | TDP | Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku |
|
| Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah atau Swasta untuk Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah atau swasta sebesar 10 sepuluh perseratus dari nilai total HPS |
| Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir SPT Tahunan Tahun 2016 |
| Tidak Masuk dalam Daftar Hitam |
| Memiliki NPWP |
| Tenaga Ahli Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian sesuai dengan LDP |
| Pengalaman Pekerjaan Memiliki pengalaman pada bidang Klasifikasi Bangunan Gedung minimal 3 tiga paket pekerjaan dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, dikecualikan bagi Penyedia BarangJasa yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun. |
| Tenaga Teknis Memiliki Tenaga TeknisTerampil dengan kualifikasi kemampuan sesuai dengan LDP |
| Kemampuan untuk Menyediakan Fasilitas atau Peralatan atau Perlengkapan Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas peralatan perlengkapan melaksanakan Pekerjaan ini, yaitu sesuai dengan LDP. |
| Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 147pmk.032017 tentang tata cara pendaftaran wajib pajak dan penghapusan nomor pokok wajib pajak serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, pasal 23, ayat 3 menyatakan bahwa terhadap wajib Pajak yang memiliki kegiatan usaha dibeberapa tempat,selain wajib mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan,juga wajib mendaptarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi masing masing tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk memperoleh NPWP cabang pada setiap tempat kegiatan usaha.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 147pmk.032017 tersebut maka
Setiap pemenang terderlelang baik Perusahaan yang beralamat di Kabupaten Sumbawa maupun di luar Kabupaten Sumbawa Wajib mendaftarkan NPWP di KPP Pratama Sumbawa Besar. |
| Persyaratan lain yang dipersaratkan dalam dokumen pemilihan |